Kabar Terkini

Iklan

Iklan

Pendidikan

Ekonomi

Subscribe Here

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kepala Sekolah SMAN 1 Ulujami Bantah Ada Pungli

Dibaca 0 kali
Iklan

Jurnalpemalang.com, Pemalang - Kepala Sekolah SMAN 1 Ulujami Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Jawa  Tengah bantah pungli yang dituduhkan pihak LSM kepada sekolah terkait dengan pungutan  Ujian Berbasis Berbasis Komputer (UNBK) tahun ajaran  2017 bukan dari sekolah melainkan dari pihak Komite Sekolah.

Dalam perbincangan pihak LSM  dengan kepala sekolah Roto menegaskan bahwa sekolah yang mendapat bantuan dana bos tidak diperkenankan melakukan pungutan berbentuk apapun kepada siswa.

"Sekolah yang mendapat bantuan dana bos tidak diperkenankan melakukan pungutan berbentuk apapun kepada siswa ,"paparnya.

 Kepala sekolah SMAN 1 Ulujami  Susilo Wibowo tentang larangan tersebut, dirinya mengatakan bahwa itu diperbolehkan asal pungli tersebut legal.

"Seluruh pungutan yang ada semua dari komite bukan dari sekolah ," paparnya .

Namun saat kepala sekolah ditunjukan bukti kwitansi dengan stempel resmi dari pihak sekolah bukan dari komite dirinya berdalih bahwa itu kesalahan tehnis di lapangan.


Sedangkan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

Akan tetapi, peran masyarakat sudah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pendidikan, yakni pendanaan tersebut tidak boleh dalam bentuk pungutan  adalah bantuan atau sumbangan. Kalau ada sekolah yang menetapkan besaran nominalnya atau mewajibkan membayar, jelas-jelas itu sudah masuk dalam pungli," jelas perwakilan Ombudsman RI/ Semarang.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah juga sudah mengatur bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa maupun peserta didik.

"Tidak boleh menarik pungutan dengan alasan apapun, termasuk pengadaan komputer untuk pelaksanaan UNBK. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk penyelenggaraan UNBK," kata Perwakilan Ombudsman RI/ Semarang. (Arifin)

Editor : oji



Iklan
Berikutnya
« Prev Post
Artikel Sebelumnya
Next Post »