Capres Jokowi-Ma’ruf Amin, Dapat Dukungan FTPNK

Pemalang – Sejak pagi gedung PGRI Pemalang sudah mulai kedatangan rombongan peserta yang akan mengikuti deklarasi untuk pemenangan Capres no. urut 1, pada Minggu (27/01/2019). Semakin siang, tempat itu semakin rame dan penuh sesak peserta deklarasi, yang berasal dari para rombongan kedelapan partai pengusungung Jokowi-Ma’ruf Amin yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)..

Yang cukup menariik, selain peserta dari kedelapan partai pengusung, juga turut hadir peserta yang berasal dari para pendidik yang mengantri untuk absen sesuai dengan wilayahnya, sejak datang di tempat itu. Mereka adalah anggota Forum Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan (FTPNK) Kabupaten Pemalang yang terdiri dari Perkumpulan Kategori Dua (K2) Pemalang, Forum Wiayata Bakti Non Kategori Kabupaten Pemalang dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kab. Pemalang.

Kehadiran mereka pada acara deklarasi tersebut, untuk mendukung pasangan Capres Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 17 april mendatang. Namun mereka memberikan syarat dan tuntutan kepada partai politik pengusung capres no. Urut satu itu.

Dalam deklarasinya yang dibacakan oleh Ketua FTPNK Junaedi, menyampaikan beberapa hal yaitu :

1. Mengangkat guru honorer dan tenaga hononer K2 menjadi ASN (Aparatur sipil Negara), memberlakukan upah minimum kabupaten bagi guru swasta, yayasan dan honorer K2.
2. Tidak ada diskriminasi antara guru yang terlatih di sekolah negeri dan swasta atau PGSI.
3. Selama ini tingkat perhatian pemerintah kabupaten dan propinsi dirasa tidak ada.
4.  Penerbitan SK Bupati bagi guru wiyata bakti sebagai pengakuan dan legalitas guru, ddan sebagai pegawai wiyata bakti, jaminan kesehatan serta memasukan data di sekolah negeri.
5.  Meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di instansi pendidikan setingkat daerah, serta memberikan jaminan kesehatan untuk para pekerja honorer K2, guru PGSI, wiayata bakti dan non kependidikan.
6. Pengangkatan tenaga honorer dibidang pendidikan, kesehatan dan seksi atau administrasi lainnya secara bertahap menjadi ASN.Terapkan kebijakan penundaan penerimaan ASN secara reguler.

Usai mendeklarasikan dukungannya, FTPNK kemudian meminta kepada pimpinan partai pengusung capres untuk menanda tangani kontrak politik, dengan disaksikan oleh para peserta yang hadir pada acara deklarasi tersebut.

Sementara itu, Sekertaris PDIP Drs. Martono yang juga Wakil Bupati Pemalang ketika dimintai tanggapannya terkait tuntutan para guru yang tergabung dalam FTPNK oleh Jurnalpemalang.com mengatakan, bahwa apa yang mereka minta itu hal yang wajar, karena mereka sudah cukup lama mengabdi, dan Ia akan mengusulkan melaui mekanisme yang ada. Karena itu juga terkait dengan UU ASN dan PP tentang ASN.

“Kalau tuntutan-tuntutan mereka itu hal yang wajar, mereka sudah lama, karena itu kami sebagai masyarakat Pemalang mendukung dan sangat mendorong dan itu di usulkan melalui regulasi baik PP maupun UU tentang ASN,” kata Martono kepada Jurnalpemalang.com.

Ketua DPC PDIP Kab. Pemalang HM. Agus Sukoco, SE, MM, M.Si ketika ditanya soal tuntutan guru juga menyampaikan hal yang sama, bahwa apa yang disampaikan oleh para guru merupakan hal yang wajar. Dia berjanji, sebagai Ketua DPRD dirinya akan mengusulkan hal tersebut dalam rapat anggaran.

“Tuntutan para guru hal yang wajar, dan itu sudah lama. Dan itu memang harus disampaikan, saya selaku Ketua DPRD ingin menyampaikan hal ini di badan anggaran nanti, agar bisa tercover, bersama eksekutif kita akan lihat kemampuan keuangan daerah karen kalau melihat jumlahnya sudah cukup, sepuluh ribu dan sekarang kan sudah ada PP no. 49 tentang PPPK, dan semua tenaga honorer sudah diatur disana,” ujanya.

Ia menjelaskan, dalam PP tersebut tenaga honorer sifatnya kontrak kerja, hak-haknya sama dengan ASN, tapi juga ada ketentuan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing, dan kontraknya berlaku selama lima tahun.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kab. Pemalang Iskandar Ali Sya’bana, ST ketika dimintai komentarnya mengungkapkan, bahwa PKB melalui Fraksi PKB, di Komisi II DPR sudah mengusulkan mengenai tuntutan para guru, Namun, menurut Iskandar tanggapan presiden menyesuaikan anggaran negara, dan untuk saat ini memang anggarannya belum ada,  APBN kita masih tipis, masih belum bisa memnuhi untuk menggaji guru sesuai dengan tuntutan mereka.

“PKB melalui Fraksi PKB, di Komisi II DPR sudah mengusulkan mengenai tuntutan para guru, tanggapan presiden menyesuaikan anggaran negara, dan untuk saat ini memang anggarannya belum ada,  APBN kita masih tipis, masih belum bisa memnuhi untuk menggaji guru sesuai dengan tuntutan mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin juga mendeklarasikan pernyataannya tentang pemenangan pilpres mendatang. Dalam pernyataannya disebutkan bahwa Tim Pemenangan Jokowi-Makruf Amin siap memenangkan wilayah Kabupaten Pemalang.

PKB sendiri mentargetkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pemalang minimal 75 persen.

“Kalau dari PKB untuk kemenangan Jokowi minimal 75 persen,” pungkas Iskandar pada Jurnalpemalang.com.(roji)

ARTIKEL TERKAIT :