
Pemalang – Sejak pagi gedung PGRI Pemalang
sudah mulai kedatangan rombongan peserta yang akan mengikuti deklarasi untuk pemenangan
Capres no. urut 1, pada Minggu (27/01/2019). Semakin siang, tempat itu semakin rame
dan penuh sesak peserta deklarasi, yang berasal dari para rombongan kedelapan
partai pengusungung Jokowi-Ma’ruf Amin yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem,
Hanura, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)..
Yang cukup menariik, selain peserta dari
kedelapan partai pengusung, juga turut hadir peserta yang berasal dari para
pendidik yang mengantri untuk absen sesuai dengan wilayahnya, sejak datang di tempat
itu. Mereka adalah anggota Forum Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan (FTPNK)
Kabupaten Pemalang yang terdiri dari Perkumpulan Kategori Dua (K2) Pemalang,
Forum Wiayata Bakti Non Kategori Kabupaten Pemalang dan Persatuan Guru Seluruh
Indonesia (PGSI) Kab. Pemalang.
Kehadiran mereka pada acara deklarasi tersebut,
untuk mendukung pasangan Capres Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 17 april mendatang.
Namun mereka memberikan syarat dan tuntutan kepada partai politik pengusung
capres no. Urut satu itu.
- Mengangkat guru honorer dan tenaga hononer K2 menjadi ASN (Aparatur sipil Negara), memberlakukan upah minimum kabupaten bagi guru swasta, yayasan dan honorer K2.
- Tidak ada diskriminasi antara guru yang terlatih di sekolah negeri dan swasta atau PGSI.
- Selama ini tingkat perhatian pemerintah kabupaten dan propinsi dirasa tidak ada.
- Penerbitan SK Bupati bagi guru wiyata bakti sebagai pengakuan dan legalitas guru, ddan sebagai pegawai wiyata bakti, jaminan kesehatan serta memasukan data di sekolah negeri.
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di instansi pendidikan setingkat daerah, serta memberikan jaminan kesehatan untuk para pekerja honorer K2, guru PGSI, wiayata bakti dan non kependidikan.
- Pengangkatan tenaga honorer dibidang pendidikan, kesehatan dan seksi atau administrasi lainnya secara bertahap menjadi ASN.Terapkan kebijakan penundaan penerimaan ASN secara reguler.
Usai mendeklarasikan dukungannya, FTPNK
kemudian meminta kepada pimpinan partai pengusung capres untuk menanda tangani kontrak
politik, dengan disaksikan oleh para peserta yang hadir pada acara deklarasi
tersebut.
Sementara itu, Sekertaris PDIP Drs. Martono
yang juga Wakil Bupati Pemalang ketika dimintai tanggapannya terkait tuntutan
para guru yang tergabung dalam FTPNK oleh Jurnalpemalang.com mengatakan,
bahwa apa yang mereka minta itu hal yang wajar, karena mereka sudah cukup lama
mengabdi, dan Ia akan mengusulkan melaui mekanisme yang ada. Karena itu juga
terkait dengan UU ASN dan PP tentang ASN.
“Kalau tuntutan-tuntutan mereka itu hal yang
wajar, mereka sudah lama, karena itu kami sebagai masyarakat Pemalang mendukung
dan sangat mendorong dan itu di usulkan melalui regulasi baik PP maupun UU
tentang ASN,” kata Martono kepada Jurnalpemalang.com.
Ketua DPC PDIP Kab. Pemalang HM. Agus Sukoco, SE,
MM, M.Si ketika ditanya soal tuntutan guru juga menyampaikan hal yang sama,
bahwa apa yang disampaikan oleh para guru merupakan hal yang wajar. Dia
berjanji, sebagai Ketua DPRD dirinya akan mengusulkan hal tersebut dalam rapat
anggaran.
“Tuntutan para guru hal yang wajar, dan itu
sudah lama. Dan itu memang harus disampaikan, saya selaku Ketua DPRD ingin menyampaikan
hal ini di badan anggaran nanti, agar bisa tercover, bersama eksekutif kita
akan lihat kemampuan keuangan daerah karen kalau melihat jumlahnya sudah cukup,
sepuluh ribu dan sekarang kan sudah ada PP no. 49 tentang PPPK, dan semua
tenaga honorer sudah diatur disana,” ujanya.
Ia menjelaskan, dalam PP tersebut tenaga
honorer sifatnya kontrak kerja, hak-haknya sama dengan ASN, tapi juga ada
ketentuan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing, dan kontraknya
berlaku selama lima tahun.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kab. Pemalang
Iskandar Ali Sya’bana, ST ketika dimintai komentarnya mengungkapkan, bahwa PKB
melalui Fraksi PKB, di Komisi II DPR sudah mengusulkan mengenai tuntutan para
guru, Namun, menurut Iskandar tanggapan presiden menyesuaikan anggaran negara,
dan untuk saat ini memang anggarannya belum ada, APBN kita masih tipis, masih belum bisa
memnuhi untuk menggaji guru sesuai dengan tuntutan mereka.
“PKB melalui Fraksi PKB, di Komisi II DPR sudah
mengusulkan mengenai tuntutan para guru, tanggapan
presiden menyesuaikan anggaran negara, dan untuk saat ini memang anggarannya
belum ada, APBN kita masih tipis, masih
belum bisa memnuhi untuk menggaji guru sesuai dengan tuntutan mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin
juga mendeklarasikan pernyataannya tentang pemenangan pilpres mendatang. Dalam pernyataannya
disebutkan bahwa Tim Pemenangan Jokowi-Makruf Amin siap memenangkan wilayah
Kabupaten Pemalang.
PKB sendiri mentargetkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf
Amin di Pemalang minimal 75 persen.
“Kalau dari PKB untuk kemenangan Jokowi minimal
75 persen,” pungkas Iskandar pada Jurnalpemalang.com.(roji)

Berikutnya
« Prev Post
« Prev Post
Artikel Sebelumnya
Next Post »
Next Post »